Pelaksanaan mega proyek skala besar di sektor pertanian industri sering kali memicu penolakan keras akibat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Pembukaan lahan masif tanpa kajian lingkungan yang mendalam berisiko merusak struktur tanah gambut serta mengancam keberadaan flora dan fauna endemik. Informasi serta kajian kritis mengenai dampak ekspansi skala besar ini dipublikasikan secara berkala oleh WALHI Gunungsitoli. Penilaian cermat di lapangan menunjukkan bahwa pembersihan lahan secara instan menjadi salah satu pemicu utama timbulnya bencana kebakaran hutan.
Sebelum masuknya korporasi pertanian skala besar, masyarakat lokal mengandalkan kearifan lokal dalam mengelola hutan adat tanpa merusak ekosistem sekitar. Kondisi ini berbalik 180 derajat ketika izin konsesi diberikan secara sepihak, menghilangkan hak kelola tradisional warga suku setempat. Apabila dibandingkan dengan skenario pemanfaatan lahan berkelanjutan, pembukaan tanah berskala raksasa jauh lebih rentan memicu erosi tanah dan krisis air bersih. Ketiadaan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi penyebab utama merebaknya sengketa ruang hidup.
Secara konstitusional, perlindungan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari status hutan negara. Namun, pelaksanaan proyek Food Estate Papua dinilai kerap mengabaikan asas Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi suku-suku pemilik hak ulayat. Pengabaian atas hak-hak dasar ini berpotensi kuat memicu tindakan perampasan lahan adat yang merugikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.
Kritik terhadap dampak negatif proyek mega-pertanian ini juga datang dari berbagai simpul gerakan lingkungan hidup di Tanah Air. Dalam pandangan kritis yang disampaikan oleh perwakilan WALHI Medan, deforestasi masif demi pembukaan lahan monokultur terbukti merusak rantai makanan alami dan memperbesar emisi karbon. Kekhawatiran akan makin meluasnya kasus perampasan lahan adat mendorong advokasi intensif agar pemerintah segera mengevaluasi izin operasional seluruh perusahaan yang terlibat di kawasan Papua.
Di tingkat regional, ancaman krisis ekologis ini direspons melalui usulan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dan Hutan Adat. Rancangan kebijakan ini bertujuan memberikan hak veto bagi suku lokal terhadap setiap rencana investasi skala besar yang berpotensi merusak lingkungan mereka. Penerapan regulasi yang tegas diharapkan dapat menghentikan praktik pembersihan lahan dengan cara membakar yang sangat merugikan kesehatan dan lingkungan hidup.
Kesimpulannya, peninjauan ulang atas kelayakan ekologis proyek Food Estate Papua merupakan langkah mendesak guna mencegah timbulnya bencana ekologis yang lebih parah. Sinergi antara pemangku adat, aktivis kemanusiaan, dan jajaran WALHI Sibolga menjadi pendorong utama dalam mempertahankan hak-hak ulayat warga. Penyelamatan hutan Papua bukan hanya perkara menjaga kelestarian alam lokal, melainkan juga bagian dari upaya global meredam dampak krisis iklim.
